Jumat, 06 Januari 2012

Siswa SMK 29 Jakarta Rakit Pesawat Terbang

Berita Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Prestasi membanggakan kembali diukir para pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di DKI Jakarta. Kali ini, para pelajar SMK 29 Jakarta atau dulu lebih dikenal dengan sebutan STM Penerbangan mampu merakit pesawat ringan eksperimental Jabiru J 430 bermesin tunggal dengan piston 6 silinder dan berkapasitas 4 tempat duduk.

Perakitan dilakukan di halaman sekolah mereka, yang berlokasi di Jalan Prof Sutono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selama melakukan perakitan, para siswa didampingi para instrukturnya yang berasal dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways, Lion Air, TNI Angkatan Udara (AU), serta Federasi Aerosport Indonesia.

Saat ini, proses perakitan pesawat telah mencapai 95 persen dan diprediksi pada akhir Januari nanti akan rampung. Pesawat Jabiru ini memiliki panjang 8 meter dengan lebar bentang sayap mencapai 10 meter. Adapun bobot pesawat memiliki berat sekitar 200 kilogram. Pesawat ini memiliki empat tempat duduk dan diklaim mampu terbang hingga Pulau Bali dan Malaysia.

Kepala Bidang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan DKI Jakarta Rita Aryani mengatakan, perakitan pesawat ini membutuhkan waktu lebih kurang tiga bulan. Saat ini, prosesnya sudah berlangsung dua bulan. Pada akhir Januari nanti, pesawat ini diprediksi akan selesai dan diluncurkan pada bulan Februari 2012.

Para pelajar yang merakit pesawat ini adalah siswa kelas dua dan kelas tiga dari jurusan Air Frame dan Power Plant. Sejauh ini, SMKN 29 ini merupakan satu-satunya sekolah di Jakarta yang berhasil merakit pesawat.

"Perakitan pesawat ini dibagi dalam beberapa tim dan dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk merakitnya. Seluruh komponen pesawat ini didatangkan dari Australia dengan biaya yang ditanggung Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Rita Aryani, seperti dikutipberitajakarta.com, Kamis (5/1/2012).

Rita menyebutkan, saat ini SMKN 29 telah menandatangani nota kesepahaman dengan Garuda Indonesia Airways dan Lion Air. Setelah lulus, para siswanya yang memenuhi persyaratan dapat langsung diterima bekerja di dua maskapai penerbangan tersebut. Nantinya, mereka dapat bekerja sebagai tenaga maintenance hingga pilot.

"Tentu kami berharap, para siswa tidak hanya mendapatkan ilmu di sekolah, tetapi dapat mempraktikkan ilmunya dan berguna bagi masyarakat," ujar Rita.

Kamis, 05 Januari 2012

ISBI, Menggabungkan Seni dan Budaya


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melakukan perombakan pada Institut Seni Indonesia dan sekolah tinggi seni lainnya dan menggantinya dengan Institut Seni dan Budaya Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengatakan, rencana ini tak perlu direspons dengan membenturkan antara kesenian dan kebudayaan.

Menurutnya, definisi kebudayaan memiliki cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kesenian. Sebab, kata Nuh, dalam kebudayaan ada nilai, perilaku, etika, dan mind set.

"Seni dan budaya tidak perlu dibenturkan karena kesenian itu bagian dari kebudayaan," ujar Nuh, kepada Kompas.com, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (5/1/2012).

"Budaya itu kan cipta karya rasa, jadi apapun yg terkait dengan cipta, karya, dan rasa adalah kebudayaan," lanjutnya.

Ia menjelaskan, dimasukkannya unsur budaya dalam Institut Seni dan Budaya (kemudian menjadi ISBI) merupakan sebuah upaya untuk menciptakan instrumen untuk mencetak budayawan melalui proses eksplorasi yang sistemik.

Ilmu kebudayaan, menurutnya, sama halnya dengan "entrepreneurship" mau pun "leadership". Ilmu-ilmu tersebut merupakan bagian dari bakat. Maka, kata dia, lumrah jika ada pihak yang menilai tidak perlu pendidikan khusus pada disiplin ilmu tersebut. Tetapi, kata Nuh, ada juga yang menilai bahwa bakat adalah potensi, sehingga perlu proses pendidikan untuk mengeksplorasinya.

"Memang pendidikan itu bisa formal, non formal, dan informal. Tapi intinya perlu instrumen untuk mengeksplor itu semua," kata Nuh.

"Kita ingin menghasilkan budayawan yang tidak hanya alami, tapi kita ingin membangun dan menciptakannya melalui proses eksplorasi yang sistemik," ujarnya.

Tiga Anak Jalanan Dapat Beasiswa ke Luar Negeri

shutterstock
DEPOK, KOMPAS.com — Tiga siswa anak jalanan yang bersekolah di Sekolah Terbuka Yayasan Bina Insan Mandiri mendapat beasiswa belajar ke luar negeri. Mereka masing-masing seorang lulusan sekolah menengah pertama dan dua orang lulusan sekolah menengah atas .
Muhammad Qoidy lulusan SMP mendapat beasiswa ke New Castle, Afrika Selatan. Qoidy dapat melanjutkan belajar mulai di tingkat SMA sampai sarjana strata satu. Hudzaifa, lulusan SMA Terbuka, mendapat beasiswa ke Universitas Al Azhar, Mesir. Adapun Zulkarnain, yang juga lulusan SMA Terbuka, berhasil meneruskan belajar ke Arab Saudi.
”Mereka memang murid berprestasi. Kami bangga dengan prestasi mereka,” tutur pimpinan Yayasan Bina Insan Mandiri, Nur Rohim, Kamis (5/1/2012) di Depok. Yayasan Bina Insan Mandiri menampung anak-anak jalanan dan anak miskin untuk mendapatkan pendidikan gratis.
Sekolah ini ada di sekitar Masjid Terminal Depok sehingga sebagian orang menyebutnya dengan Sekolah Master. Sekolah ini juga menyediakan asrama sederhana bagi siswa yang tidak memiliki rumah.
Selain pengajar tetap, sekolah menerima relawan dari kalangan perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Tahun lalu siswa Sekolah Master mampu menembus perguruan tinggi negeri.
Mereka, antara lain, Muar diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, Dedi Dores di Universitas Indonesia (UI), serta Tuti di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

SMK Membutuhkan Keberpihakan Kebijakan


Ilustrasi siswa SMK
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan daerah semestinya menghargai dan mendorong inisiatif dan kreativitas siswa-siswa sekolah menengah kejuruan, seperti perakitan mobil di Solo, Jawa Tengah. Perlu keberpihakan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan SMK.
Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah menciptakan lingkungan kondusif demi perkembangan kreativitas. ”Karya anak bangsa ini harus diapresiasi. Cobalah hargai. Jangan ditertawakan agar mereka tidak patah semangat,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono seusai paparan program Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat awal tahun di Jakarta, Rabu (4/1).
Pada konteks mobil rakitan, para siswa SMK justru harus diajari cara membuat mobil dengan kualitas lebih baik dan terjamin keamanannya.
Secara khusus, Agung berharap karya siswa-siswa SMK itu bisa diproduksi massal dan sesuai prosedur melalui kerja sama dengan kalangan industri dan investor.
Di tempat terpisah, Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Joko Sutrisno mengaku, 33 SMK perakit komponen mobil siap bermitra dengan industri asalkan ada kebijakan yang berpihak pada pengembangan SMK. Kebijakan yang diharapkan itu antara lain impor suku cadang dengan pembebasan pajak, termasuk impor barang kapital.
”Harus ada semangat tidak lagi beli barang sudah jadi, tetapi beli alat untuk produksi. Di SMK sudah diberlakukan beli komponen saja dan tidak beli barang jadi,” kata Joko.
Siap 1.000 mesin
Proses perakitan mobil SUV Kiat Esemka, lanjut Joko, sudah dimulai tahun 2007. Tahun 2010 bertemu dengan mitra industri, lalu terbentuklah mobil Kiat Esemka. SMK sebagai institusi pendidikan tetap tidak bisa sendiri dan perlu bermitra dengan industri.
”SMK tetap tempat untuk menghasilkan sumber daya manusia, bukan pabrik mobil. Yang kami kembangkan adalah produksi di banyak titik SMK dan dikumpulkan di SMK Integrator. Sekarang sudah siap 1.000 mesin yang tinggal dimanfaatkan untuk kendaraan apa pun,” katanya.
Guru Bidang Elektronika dan Industri di SMKN 4 Jakarta, Agus Martoyo, juga mengakui bahwa SMK tidak mungkin berdiri sendiri. Mereka membutuhkan bimbingan dan pendampingan intensif dari industri.
Apalagi, semua komponen disuplai industri. SMKN 4 Jakarta terlibat dalam perakitan mobil SUV Kiat Esemka dengan merakit komponen mesinnya.
Agus menyayangkan pemerintah yang belum mendukung sepenuhnya produksi anak bangsa. Pemerintah seharusnya bisa mencontoh China dan Malaysia yang mendorong produksi dalam negeri dengan memberi banyak insentif. ”Kalau SMK dijembatani industri, kami siap produksi massal,” katanya.
Agung Laksono menegaskan, seluruh komponen mobil SMK harus lolos uji kelayakan. ”Kalau mobilnya murah dan teruji baik, apa salahnya mobil-mobil dinas pemerintah nanti beli di SMK,” katanya. (LUK)

Bobot UN dalam Seleksi PTN Masih Diformulasikan


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan segera memformulasikan besaran bobot nilai ujian nasional (UN) sebagai komponen menentukan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengatakan, dalam waktu dekat, kementerian bersama Badan Standarisasi Nasional Pendidikan dan panitia Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) akan memformulasikan kebijakan mengenai hal itu. Mengingat, kebijakan ini akan diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2012 ini.

Selain memformulasikan besaran bobotnya, kata Nuh, akan dibahas pula, apakah akan ada tes mata pelajaran dalam SNMPTN. Namun, ia menekankan, yang terpenting adalah tidak ada kontradiktif antara UN dengan SNMPTN.

"Jangan sampai anak-anak yang diterima SNMPTN itu UN-nya jelek-jelek, dan yang memiliki nilai bagus tidak diterima, itu namanya kontradiktif," kata Nuh kepada Kompas.com, Rabu (4/1/2011), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Nuh menjamin, pelaksanaan di lapangan akan sesuai harapan. Para siswa yang mengantongi nilai UN baik, menurut Nuh, akan memiliki potensi lebih besar untuk lolos SNMPTN. Akan tetapi, Nuh belum bisa memastikan apakah tingkat kesulitan soal dalam UN nantinya akan dinaikkan atau tidak.

"Kami masih membahasnya. Yang penting semua terintegrasi, dan kredibilitas UN harus didorong," ujarnya.

Seperti diberitakan, UN untuk jenjang SMA akan digelar pada 16-19 April 2012. UN susulan akan dilaksanakan pada 23-26 April. Dan hasilnya akan diumumkan pada 24 Mei 2012.

Sudahkah UN Punya "Daya Jual"?


JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai tahun 2012 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Standarisasi Nasional Pendidikan tengah menggodok formula untuk memasukkan hasil ujian nasional (UN) sebagai salah satu syarat masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh sudah memastikan, kebijakan itu akan diterapkan tahun ini. Ada pro dan kontra atas rencana ini.

Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar merespons, hal utama yang harus menjadi konsen pemerintah adalah pembenahan mutu pendidikan. Kontroversi yang masih mewarnai pelaksanaan UN, menurutnya, seharusnya dijadikan pemerintah sebagai pertimbangan untuk tak bersikeras tetap menggelar UN. Ia menilai, pemerintah perlu fokus melakukan perbaikan mutu pendidikan, khususnya pendidikan menengah agar dipercaya dan memiliki "daya jual" untuk masuk ke PTN.

"Jangan selalu ngotot dengan UN. Yang harus dibenahi bukan UN, tapi mutu pendidikannya, guru dan siswa," kata Rabihaan, Rabu (4/1/2012).

Jika mutu pendidikan bisa dipertanggungjawabkan, kata dia, ke depannya, PTN tidak perlu menggelar ujian mandiri. PTN justru akan mengundang calon-calon mahasiswa berpotensi karena jaminan kualitas pendidikan menengah yang telah ditempuh.

"Daya jual ke PTN bukan pada kualitas soal UN, tapi kualitas pada proses pendidikannya. Bagaimana mutunya benar-benar maksimal dan bisa dipercaya," ujarnya.

Ia menekankan agar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Selain itu, lanjutnya, LPMP harus membuat pendidikan tinggi yakin bahwa mutu pendidikan menengah sudah mencapai suatu standar tertentu.

"Prioritas Kemdikbud harus fokus pada mutu pendidikan. Apa pun hasil UN tidak akan maksimal jika mutu pendidikannya belum diperbaiki," ujar Raihan.

Wamendikbud: Sarjana Jangan Tunggu Jadi PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengimbau agar lulusan perguruan tinggi tidak diam dan menunggu terbukanya lowongan menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

Imbauan itu disampaikannya mengingat saat ini pemerintah masih melakukan moratorium atau pembatasan penerimaan menjadi aparatur negara. Moratorium penerimaan calon PNS di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah itu berlaku mulai tahun ini hingga beberapa tahun mendatang. 

Ia mengatakan, kalaupun masih ada kesempatan menjadi CPNS di bidang tenaga pendidik atau kesehatan, kuota penerimaannya akan sangat terbatas. Jangan menunggu lamaran menjadi PNS tapi carilah bidang pekerjaan lain, kata Musliar, Minggu (18/12/2011) di Jakarta. 

Mantan rektor Universitas Andalas Padang ini mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program untuk mengarahkan para lulusan menjadi wirausaha muda mandiri. Profesi wirausahawan ini penting karena mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Profesi ini juga dapat meningkatkan perekonomian sebagai solusi menekan pengangguran. 

Melalui Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), kata Musliar, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) telah dirintis di beberapa perguruan tinggi negeri. PKM yang selaras dengan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan untuk memulai berwirausaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Fasilitas yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan magang, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan, dan pendampingan usaha. Selain itu juga ada modal kerja untuk pendirian usaha maksimal Rp 8 juta per mahasiswa. 

Nanti setelah terjun di dunia kerja, aplikasikan pengetahuan yang berkarakter......................