Kamis, 05 Januari 2012

Upaya Membangun Sekolah Aman

KOMPAS.com - Plafon ruang kelas yang runtuh dan melukai siswa yang sedang belajar akhir-akhir ini sering kita dengar. Plafon runtuh bukan karena dimakan usia, melainkan akibat proses rehabilitasi yang ceroboh. Padahal, biaya rehabilitasi bisa ratusan juta rupiah. 

Untuk memastikan agar siswa aman dan tenang belajar, mulai tahun ini pemerintah menerapkan mekanisme swakelola. Rehabilitasi tidak lagi melalui tender dan ditangani pemborong, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan masyarakat. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan ditangani sekolah. Alasannya, sekolah yang paling tahu kebutuhannya. 

Bantuan dana rehabilitasi dari pemerintah pusat, baik dari dana alokasi khusus maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, langsung masuk rekening sekolah. 

”Setelah menerima dana, kami diskusikan dengan masyarakat melalui komite sekolah dan konsultan bangunan. Dibahas mulai dari bahan yang akan dipakai hingga siapa yang mengerjakan,” kata Engkon, Kepala SMPN 3 Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. 

Dengan swakelola, seluruh bantuan dana pemerintah digunakan untuk rehabilitasi tanpa terpotong pajak dan keuntungan bisnis pemborong. Anggaran bisa hemat 25-30 persen. Proses pengerjaannya bisa dikontrol dan diawasi sehingga hasilnya sesuai dengan rencana. Tentu saja pengawasan dan pendampingan harus ketat. 

”Tim pendamping dan pengawas berasal dari pusat, kabupaten/kota, TNI, perguruan tinggi, dan anggota masyarakat lain. Harapannya, swakelola bisa mencegah penyimpangan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. 

Kualitas bangunan sekolah harus menjadi prioritas meski harus dikerjakan terburu-buru, seperti pada sekolah-sekolah inpres. Kondisi sekolah yang dibangun pada 1970-an itu kini rusak berat. Mulai tahun ini semua direhabilitasi. Tahap pertama dimulai dua bulan lalu dan harus selesai paling lambat Januari atau Februari mendatang. 

Kepala SDN Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Serang, Rasidi menuturkan, dengan dana Rp 197 juta dari APBN-Perubahan, ia harus menyelesaikan rehabilitasi tiga ruang kelas dan satu toilet dalam tiga bulan. ”Kami ganti atap, kusen jendela, pintu, dan lantai. Kerja lembur sampai malam,” ujarnya. 

Tahap pertama rehabilitasi diputuskan pemerintah harus selesai tiga bulan karena masuk dalam APBN-P. Yang direhabilitasi 3.020 sekolah, yaitu 2.419 SD dan 601 SMP. Sebanyak 193 SD (18 persen) dan 43 SMP (50 persen) mulai dibangun. 

Sisa sekolah rusak akan direhabilitasi tahun depan dengan APBN 2012. Untuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat di pendidikan dasar dibutuhkan anggaran Rp 17,5 triliun ditambah kebutuhan mebel Rp 2,9 triliun. 

Fokus rehabilitasi tahun ini di Nusa Tenggara Timur, Lombok Utara, Banten, daerah bencana, Papua dan Papua Barat, serta daerah nelayan miskin. Nuh berharap, urusan sekolah rusak bisa selesai tahun 2012 meski sekolah yang rusak akan selalu ada. 

Menurut Nuh, perlu gerakan massal untuk merehabilitasi sekolah. Seperti pembangunan sekolah inpres besar-besaran pada tahun 1970-an. 

Kualitas bangunan tentu harus diperhatikan. Apalagi bangunan sekolah kerap menjadi tempat berlindung dan penampungan warga masyarakat pada saat terjadi bencana. 

Direktur Penataan Bangunan Cipta Karya Kempu Guratno menilai, kualitas konstruksi bangunan sekolah sering kali buruk, terutama pada struktur dan sambungan kuda-kuda, ring balok tidak tersambung dengan baik, kolom dan fondasi tidak menggunakan pembesian, serta retakan di kolom. 

Harus kokoh 

Menurut Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Teddy W Sudinda, desain dan konstruksi bangunan sekolah di daerah rawan bencana harus berbeda dan lebih kokoh. Sebelumnya pemerintah harus membuat peta risiko bencana sehingga tergambar lebih jelas lokasi sekolah dan ancaman bencana yang dihadapi. 

”Kita bisa tentukan bangunan sekolah seperti apa yang dibutuhkan dan ruangan yang perlu ada. Seperti tempat berlindung saat bencana,” kata Teddy. 

Pemerintah memiliki desain gedung sekolah baru. Bentuknya sederhana, minimalis, dan kualitasnya bebas perawatan. 

Menurut Nuh, di daerah rawan bencana, konstruksi bangunan harus diperhatikan, misalnya Yogyakarta yang rawan gempa. Namun, belum ada desain sekolah di daerah bencana yang spesifik sesuai karakteristik ancaman bencananya. 

Pemerintah hanya mensyaratkan bentuk bangunan dengan banyak bukaan sehingga hemat listrik, ventilasi udara dioptimalkan, serta ada banyak pohon di sekitarnya sehingga suhu ruang kelas sejuk. ”Di setiap kelas juga harus ada sudut untuk membaca,” kata Nuh. 

Desain pemerintah ternyata tak digunakan oleh sekolah-sekolah yang sedang direhabilitasi. Seperti di SDN Banyongbong, Kecamatan Pontang, Serang. Alasannya, desain dari pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah yang panas dan berdebu pekat....................... 

Hentikan Program Pendidikan Berkarakter!

SERTA merta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011, Ja kar ta, melalui beberapa kepala sekolah, guru, pe ngu rus komite sekolah, anggota dewan pendidikan, pengawas pendidikan, to koh masyarakat, menye lenggarakan penelitian di SMA 1 Kota Padang, Rabu, 21 Desember. Semua informan 25 orang. 

Peneliti memapar, program berinti risalah karakter, pendidikan berkarakter, pendidikan karakter, untuk anak-anak (murid, pelajar, dan siswa) Indonesia. Ternyata, kini, soal karakter (anak-anak) ini menjadi keputusan pemerintah untuk dibenahi. 

Dengan menyalah-nyalahkan Barat, mereka kembali menyebut local wisdom, kearifan lokal, dan nilai-nilai karakter khas setiap etnik yang tergerus. Ada silih asih, silih asah, silih asuh di Sunda, ada waja sampai kaputing di Kalimantan Selatan, dan ada lamak dek awak katuju dek urang di Minangkabau. Semua dianggap tak mangkus. 

Dalam satu-dua dekade terakhir, sebagian anak-anak Indonesia dikatakan tak lagi punya karakter? Dengan sebagian anak-anak tak berkarakter itu lalu terjadi perke lahian antarpelajar, antarsekolah, di pelbagai tempat di tanah air. Tersua lah murid-murid yang tidak meng hormati guru, tidak berperilaku santun terhadap orang-tua, tidak mau menjalankan peraturan sekolah. 

Dalam diskusi saya kemukakan, sungguh-sungguh, saya sama sekali tak mengerti makna karakter. Saya mengikuti pemikiran tentang karak ter ini di media cetak, daring (on line), dan membaca beberapa buku. Saya membuka kamus, ensiklopedi, thesau rus, berdiskusi dengan pakar. Saya tetap tidak paham makna kata karakter yang kemudian ditali-temalikan dengan pendidikan: pendidikan berkarakter, pendidikan karakter. 

Tidak pernah jelas makna karak ter sebagai watak, akhlak, tabiat, budi pekerti atau kepribadian. Tidak pula jelas perbedaan makna pendidikan berkarakter, dan pendidikan karakter. Ketakjelasan itu lebih kurang sama dengan makna Pendidikan Moral Pancasila, Civics, Kewarganegaraan, atau P4 di masa silam. Tidak ada upaya penyederhanaan makna biar pun tentu tidak bijak bila masalah disederhanakan. 

Ada kejumudan pemangku pendi dikan (pejabat pemerintah di level atas) menyiasati dinamika anak-anak sehingga mereka merasa perlu merumuskan karakter itu untuk, dengan slogan besar, kepentingan bangsa. Dengan demikian, sebentar lagi, bisa saja ada mata ajaran baru Pendidikan Karakter atau apapun namanya. Secara bersamaan dan pasti, setelah itu terbuka dan diselenggarakan pelatihan-pelatihan tentang Pendidikan Karakter itu. Dan dua Sekolah Menengah Atas di Kota Padang dijadikan pilot project (mengapa harus berbahasa Inggris?) untuk urusan karakter ini. 

Pada hemat saya persoalan terletak bukan di sana, bukan pada karakter itu. Sebagian besar andai bukan semua mata ajaran bukankah mengemban watak atau nilai atau kepribadian? Dulu ada mata ajaran Budi Pekerti. Dari dulu sampai sekarang ada mata ajaran Agama. Kini ada mata ajaran bermuatan lokal, sebutlah, untuk Sumatera Barat, dengan nama Budaya Alam Minang kabau. Mungkin saja ada mata ajaran Budaya Bugis, Budaya Bali, Budaya Mandar, Budaya Batak, Budaya Papua. Semua berupa pendidikan formal. Itu berarti belum dimasuk kan pendidikan tidak resmi yang juga berlangsung di masing-masing etnik. 

Juga tak kalah penting adalah mengurangi kalau belum meng habiskan kelakuan sebagian elit politik yang tiap saat memberikan contoh-teladan yang tak baik untuk anak-anak Indonesia. Persis, persoa lan terletak di sini. Mungkinkah tidak ada lagi Gayus yang lain, Nazaruddin yang lain, Nunun yang lain di Indonesia? Mengapa di Sumatera Barat terjadi Ketua MUI menjadi terpidana? Mengapa ada anggota dan sekretaris DPRD gugat-menggugat dan salah-menyalahkan di meja hijau? Dan, ternyata, tidakkah beberapa kasus itu diserap dan, setidaknya “dipelajari” langsung oleh anak-anak di bumi perasada, di tanah air mereka sendiri, bukan dari Barat! 

Bukankah sesungguhnya di semua rangkuman mata ajaran terdapat pendidikan karakter? Seorang guru yang memulai mata ajaran dengan basmalah, seorang murid yang menampakkan sikap hormat kepada guru (tidak usah cium tangan), seorang kepala sekolah yang secara kreatif mengujudkan sekolah yang dinamik dan produktif (seperti yang digagas Mohammad Sjafei), adalah beberapa hal yang terkait dengan karakter itu. Dan biarpun tidak semua, namun fenomena bahkan kenyataan demikian tersua, masih tersua, di sekolah-sekolah di nusan tara. Bahwa masih ada keadaan bangunan sekolah yang sangat memrihatinkan, itu cerita lain. 

Jadi, melalui peneliti, antara lain, sahabat saya, sastrawati dan jurnalis andal, Sirikit Syah, dari Surabaya, yang hadir di forum, saya berpesan, agar upaya menciptakan mata ajaran baru, atau upaya untuk “membuat” pendidikan yang berkarakter, pendi dikan karakter, dan yang sejenis itu, dihentikan. Ini akan jadi pekerjaan mubazir. Semubazir pendidikan dan penataran P4 dulu. Mengapa tidak guru-guru profe sional di bidang muatan lokal dibanyakkan, diting­katkan kemam puan mereka? Menga pa uang yang dialokasikan untuk program ini tidak digunakan untuk membangun atau membaikkan gedung-gedung sekolah yang rusak? 

Pada akhirnya saya menerima bocoran, ternyata program mendadak ini diadakan untuk menyesuaikan agenda (tahun anggaran). Biarpun peneliti mengaku tidak menerima honorarium (kecuali untuk biaya transportasi dan akomodasi), bukan kah program ini menghamburkan uang negara? Berapa banyak peneliti dan peserta diskusi mendadak seperti ini di Indonesia pada akhir tahun? Berapa sesungguhnya uang negara difoya-foyakan?................ 

Pemerintah Dorong Inisiatif Siswa SMK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat maupun daerah seharusnya menghargai dan mendorong inisiatif dan kreativitas siswa di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. 

Karya anak bangsa ini harus diapresiasi. Cobalah hargai. Jangan ditertawakan atau dienyek gitu lho agar mereka tidak patah semangat. 
-- Agung Laksono 

Lingkungan kondusif harus diciptakan agar kreativitas siswa berkembang seperti yang dilakukan SMKN 2 Surakarta, SMKN 2 Salatiga, SMK Tunas Harapan Pati, SMKN 2 Wonogiri, SMK Jenangan 1 Ponorogo, dan SMK 1 Kediri yang membuat SUV bermesin 1.500 cc dengan nama Kiat Esemka. 

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono seusai Paparan Program Kemenkokesra Awal Tahun, Rabu (4/1/2012) siang, di Jakarta. Karya anak bangsa ini harus diapresiasi. Cobalah hargai. Jangan ditertawakan atau dienyek gitu lho agar mereka tidak patah semangat, ujarnya. 

Bahkan, saran Agung, para siswa SMK harus diajari cara membuat mobil dengan kualitas yang lebih baik dan terjamin keamanannya. Ia berharap karya siswa-siswa SMK itu bisa diproduksi secara massal dan sesuai prosedur melalui kerja sama dengan kalangan industri dan investor. 

Jika memungkinkan akan lebih baik lagi jika para siswa SMK membuat mobil berbahan bakar gas sebagai alternatif BBM yang kian mahal. Namun Agung mengingatkan SMK untuk memastikan bahwa seluruh komponen mobil SMK telah lolos uji kelayakan dan berstandar SNI.................. 

Jadi Guru yang Menyenangkan? Ini Tipsnya!

KOMPAS.com – Seorang guru tentunya ingin membangun iklim komunikasi yang baik dengan siswanya, agar para siswa mengerti apa yang disampaikan, dan membuat aktivitas belajar mengajar menjadi menyenangkan. 

Bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan itu? Para guru, di antaranya, dituntut untuk cekatan merespons kebutuhan siswa, selalu siap untuk berdiskusi, dab menjadi pendengar yang baik atas persoalan belajar siswa. Tetapi, untuk melaksanakan itu semua, yang tak kalah penting adalah memberikan “aturan main” yang jelas, dan berikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik. 

Kedengarannya memang mudah. Bagaimana mempraktikkannya? Ada beberapa cara yang mungkin bisa membantu Anda untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara pengajar dan anak didik: 

1. Mulailah pada hari pertama sekolah 
Pada setiap awal tahun ajaran, atau semester, carilah waktu yang tepat untuk membuat semua aturan, dan kesempatan bagi siswa untuk berkomunikasi tentang berbagai situasi, termasuk pada siswa yang ‘bermasalah’. Seorang guru harus memastikan bahwa siswa merasa didekati sejak hari pertama sekolah. 

2. Jadilah proaktif 
Seorang guru harus berjuang ke arah gaya mendidik yang proaktif. Selain ada keuntungan dari momen yang spontan, tapi dapat juga digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa, misalnya mengatur jadwal berdiskusi di luar jam mengajar. 

3. Menjadi pendengar yang aktif 
Mendengarkan secara aktif menunjukkan bahwa guru benar-benar mencoba untuk memahami secara verbal dan nonverbal pesan yang disampaikan, merasakan perasaan, dan pikiran. Menjadikan siswa yakin dan merasa dihargai bahwa apa yang mereka sampaikan mendapatkan perhatian. 

4. Pastikan Anda mengatakan, Saya mendengar Anda 
Seorang guru harus memvalidasi apa yang dikatakan oleh semua siswanya. Namun, validasi tidak berarti bahwa guru setuju atau percaya dengan segala hal yang dikatakan siswa, tetapi lebih untuk mengakui sudut pandang para siswa. Validasi membantu siswa percaya bahwa guru mendengarkan dan menghormati pendapat mereka. Misalnya, sebuah komentar seperti, Aku senang kamu bisa berbagi pemikiran. Saya tentu tidak langsung setuju dengan perspektif Anda, tapi saya ingin mendengar lebih banyak. 

5. Lakukan seperti Anda ingin diperlakukan 
Seorang guru tentu ingin dan mengharapkan orang lain memperlakukan kita dengan hormat, berkomunikasi dengan jelas, dan memberikan tanggapan yang sesuai. Sikap empati dan melibatkan diri berdiskusi dengan siswa akan mengurangi sikap defensif dan memungkinkan para siswa merasa nyaman. 

6. Jangan menghakimi dan menuduh 
Seorang guru tentu ingin siswanya mengerti apa yang diajarkan tanpa membenci guru atau mata pelajarannyanya. Untuk itu, seorang guru sebaiknya tidak menghakimi, dan menuduh, tetapi harus memberikan pesan yang mudah ditafsirkan. Itu akan meningkatkan probabilitas siswa mendengarkan apa yang guru katakan. 

7. Berkomunikasi secara jelas dan singkat 
Banyak guru berusaha untuk menyampaikan banyak informasi pada satu waktu, tetapi itu akan membuat siswa kelebihan beban informasi, kewalahan, dan sulit mencerna. Maka itu, seorang guru selaiknya melakukan komunikasi yang rutin, singkat, dan terfokus dengan siswanya. Sebab, tidak semuanya harus diselesaikan dalam satu diskusi. 

8. Menjadi model kejujuran dan martabat 
Siswa sangat cerdik dalam memahami kejujuran guru. Seorang guru harus mengakui jika tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan siswanya. Tetapi, guru harus berjanji untuk berupaya menemukan jawaban sebelum kelas berikutnya. Tidak jujur adalah kesalahan dalam mendidik. 

9. Menerima pengulangan 
Komunikasi adalah proses yang berkelanjutan. Siswa mungkin harus mendengarkan apa yang diajarkan berkali-kali sebelum mereka memahami dan masuk ke dalam pikirannya. 

10. Ciptakan humor 
Humor adalah bahan penting dalam proses komunikasi. Humor dapat meringankan, dan menjadi fasilitas yang baik................ 

Selasa, 03 Januari 2012

Perjuangan Sutari untuk Biaya Sekolah Rani...


Sutari
JAKARTA, KOMPAS.com - Sepuluh tahun sudah Sutari (62) mengadu nasib di Ibu Kota. Sepuluh tahun sudah ia meninggalkan kampung halamannya, Semarang, Jawa Tengah, demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk menghidupi keluarganya. Tari, demikian ia biasa disapa, dengan berbekal ijazah SMP, memilih untuk memulung di kawasan Cililitan hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Penghasilannya tak seberapa, hanya sekitar Rp 15 ribu per hari. Tetapi, dengan penghasilan itu, ia dan istrinya yang menjadi buruh pasar, berharap anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari orangtuanya.
Saya belum jompo. Demi sekolah anak, saya akan terus bekerja. Anak saya harus bernasib lebih baik, saya harus bisa melebarkan yang sempit dan meringankan yang berat
"Waktu masih kuat, setiap hari saya memulung dari Pasar Rebo sampai Kampung Melayu. Tapi, sekarang saya sudah sempoyongan," kata Tari ,saat ditemui Kompas.com, Selasa (27/12/2011), di kawasan Cawang, Jakarta Timur.

Anak Tari, Rini Purwanti, kini tengah duduk di bangku SMA. Beruntung, anaknya bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri, di Semarang. Meski pun, biaya yang harus dikeluarkan juga tak sedikit. Menurut Tari, beberapa kali teguran dari sekolah datang karena terlambat membayar SPP. Ia pun menyusun strategi: berhemat di tengah segala kekurangan.

"Jika sudah ditegur sekolah, terpaksa kami pakai uang makan untuk melunasi SPP," ujarnya.

Biaya besar untuk pendidikan yang harus disiapkan Tari dan orang-orang dengan penghasilan minim seperti dirinya, terasa sangat memberatkan. Ia sendiri mengaku tak pernah mengetahui program bantuan pendidikan yang dirancang pemerintah melalui rintisan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk siswa SMA yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2012 mendatang.

Ia pun mengaku tidak pernah mengetahui berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah. Seperti misalnya rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa jenjang SMA yang mulai dijalankan pada tahun depan.

"Saya belum jompo. Demi sekolah anak, saya akan terus bekerja. Anak saya harus bernasib lebih baik, saya harus bisa melebarkan yang sempit dan meringankan yang berat," katanya.

Mendikbud Sudah Terima Nama Anggota Tim Transisi UI


Ilustrasi: Kampus Universitas Indonesia, Depok.
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh telah menerima nama-nama anggota Tim Transisi Universitas Indonesia. Anggota dalam tim tersebut merupakan perwakilan dari semua organ yang berada di lingkungan UI.

Para anggota yang namanya terdaftar di antaranya Tommy Ilyas, Anwar Nasution, Muhammad Nasikin, Harkristuti Harkisnowo, Fuad, dan Wawan Kusnawan. Siang ini, kata Nuh, ia sudah menerima lengkap nama-nama anggota tim tersebut.

"Kemarin sore baru masuk empat nama, tetapi siang ini sudah lengkap. Saya kurang hafal mereka mewakili organ mana, yang penting namanya sudah ada," kata Nuh, Jumat (30/12/2011) di gedung Kemdikbud, Jakarta.

Tugas tim transisi ini adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sepanjang masa transisi UI, termasuk membentuk Senat Akademik Universitas (SAU).

Selanjutnya, jika selambat-lambatnya pada 15 Januari 2012 tim transisi belum membentuk SAU ataupun Majelis Wali Amanat (MWA) UI baru, masa jabatan MWA UI akan diperpanjang sampai MWA UI benar-benar terbentuk.

Tugas tim transisi lainnya adalah menyiapkan segala aturan terkait dengan masa transisi, misalnya menyiapkan peraturan presiden (perpres) jika ingin melakukan konversi, termasuk menyiapkan pemilihan rektor.

"Tanggal 2 Januari 2012, saya undang tim khusus untuk silaturahim. Saya harus menunggu rapat dengan tim khusus karena mereka yang akan menyiapkan daily activities-nya. Kami harap jangan sampai melebihi dari pertengahan Januari," kata Nuh.

Siswa Berprestasi Keluhkan soal Kuliah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelajar Indonesia yang berprestasi di sejumlah olimpiade sains internasional mengeluhkan kelanjutan kuliah di dalam negeri. Mereka berjuang sendiri untuk melanjutkan kuliah di tengah komitmen pemerintah menyediakan beasiswa olimpiade sains internasional.
Peraih medali olimpiade di tingkat akhir SMA mencari kepastian kuliah dengan ikut seleksi masuk perguruan tinggi di jalur reguler. Mereka membayar biaya kuliah sendiri. Ada yang menerima tawaran beasiswa dari perguruan tinggi di luar negeri.
Peraih medali olimpiade di tingkat akhir SMA mencari kepastian kuliah dengan ikut seleksi masuk perguruan tinggi di jalur reguler. Mereka membayar biaya kuliah sendiri. Ada yang menerima tawaran beasiswa dari perguruan tinggi di luar negeri.
Marsha Christanvia, peraih medali perak Olimpiade Biologi Internasional 2011, terpaksa menunda kuliah setahun. Ia tak lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur undangan untuk siswa berprestasi dan jalur tertulis karena memilih jurusan kedokteran.
Muhammad Firmansyah Kasim (20) mesti lewat jalur tes untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung. Ia lolos dan membayar uang masuk Rp 25 juta karena tak ada kepastian beasiswa dari pemerintah.
Anugerah Erlaut, peraih medali emas dan perak di Olimpiade Biologi Internasional, memilih masuk tanpa tes dan menerima beasiswa dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Setelah beasiswa olimpiade sains internasional (OSI) turun, ia mengambilnya, lalu mengembalikan beasiswa NTU dengan mengembalikan uang beasiswa.
Data Ditjen Dikti Kemdikbud, pada 2009-2011 tercatat 69 siswa berprestasi yang berhak menerima beasiswa OSI. Empat pelajar belum mengajukan beasiswa dan membatalkan.
Selain itu, ada 14 peraih medali olimpiade yang belum mendapat perhatian pada 2011. Ada yang lulus tahun lalu, sebagian di tingkat akhir SMA tahun ini.
Sebanyak 33 siswa berprestasi memilih kuliah di dalam negeri, sedangkan 36 siswa memilih di luar negeri. Anggaran pemerintah lebih dari Rp 10,34 miliar. Penerima beasiswa dibantu biaya sekolah, buku, hingga biaya hidup sesuai perguruan tinggi dan negara yang dipilih.
Tidak pasti
Satijan, Kepala SMAK 1 BPK Penabur Jakarta, mengatakan, siswa berprestasi di OSI tak mendapat kepastian kuliah di dalam negeri. Beasiswa tak disampaikan sejak awal kepada peraih medali. Selain itu, PTN papan atas juga membatasi jurusan pilihan sesuai olimpiade yang dimenangi.
”Peraih medali OSI Indonesia justru gencar diburu perguruan tinggi dari Singapura, Hongkong, dan Jepang,” katanya.

Perguruan tinggi luar negeri, terutama Singapura, setiap tahun menawarkan kuliah tanpa tes dan beasiswa ikatan dinas tiga tahun kepada siswa SMAK 1 BPK Penabur dengan modal sertifikat pemenang OSI.
Nursyamsuddin dari bagian humas SMAN 78 Jakarta mengatakan, peraih medali olimpiade di sekolahnya terpaksa menolak tawaran masuk tanpa tes di PTN dalam negeri. ”Ada batasan kalau siswa peraih medali OSI hanya bisa mengambil program studi yang sesuai bidang studi yang mendapat medali. Kebijakan seperti ini menyulitkan siswa,” katanya. (ELN)